Chicago berdarah, 7 tewas, Trump: Mengapa gubernur tak hubungi saya?

  Kota Chicago dihebohkan dengan sejumlah kasus penembakan mematikan. Media Amerika mencatat tujuh nyawa sudah melayang yang menunjukkan kota ini menjadi 'berdarah'.

Ketika warga Chicago masih berusaha memahami akhir pekan paling berdarah dalam beberapa bulan terakhir, sebuah usulan yang jauh lebih kontroversial muncul dari Washington: pengerahan kekuatan federal untuk memulihkan keamanan kota.

Presiden Donald Trump bahkan menyatakan dirinya mampu mengubah Chicago menjadi kota yang aman hanya dalam waktu singkat. "Saya bisa menjadikan Chicago kota yang aman dalam SATU BULAN," tulis Trump di platform Truth Social, seraya mempertanyakan mengapa Gubernur Illinois JB Pritzker tidak meminta bantuan darinya, sebagaimana diberitakan sejumlah media Amerika pada Senin (22/6/2026).

Namun apakah persoalannya sesederhana itu?

Data awal Kepolisian Chicago menunjukkan sedikitnya dua lusin insiden penembakan terjadi sejak Jumat (19/6/2026) sore. Jalan-jalan kota yang seharusnya dipenuhi suasana liburan Juneteenth justru berubah menjadi lokasi kejahatan yang dipenuhi garis polisi dan kendaraan darurat.

Korban berjatuhan di berbagai lokasi. Seorang pria berusia 21 tahun tewas setelah ditembak di dada. Seorang pria berusia 18 tahun meninggal akibat luka tembak di bagian tubuhnya. Korban lain berusia 50 tahun juga tidak berhasil diselamatkan setelah terkena peluru.

Namun peristiwa yang paling menyita perhatian terjadi pada Jumat malam. Sebuah SUV berhenti di dekat kerumunan warga yang sedang berkumpul. Dua orang di dalam kendaraan itu kemudian melepaskan tembakan ke arah massa sebelum melarikan diri.

Dalam beberapa detik, suasana perayaan berubah menjadi kepanikan. Sebanyak 12 orang mengalami luka tembak. Mereka terdiri atas delapan pria dan empat perempuan berusia antara 17 hingga 47 tahun. Ambulans berdatangan, sebagaimana diberitakan Associated Press.

Korban dievakuasi ke empat rumah sakit berbeda. Seorang korban lain bahkan memilih menolak perawatan medis meski mengalami luka yang belum diketahui tingkat keparahannya.

Mengapa kekerasan terus berulang di kota yang selama bertahun-tahun menjadi simbol perdebatan tentang keamanan dan kriminalitas di Amerika?

Pertanyaan itu langsung mendapat respons dari Trump. Dalam unggahan berikutnya, ia kembali menawarkan bantuan federal dan mengklaim pendekatan serupa telah berhasil menekan kejahatan di sejumlah kota lain.

Namun ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persoalan kriminalitas. Usulan pengerahan kekuatan federal ke Illinois membawa kembali konflik lama antara Trump dan Gubernur Pritzker, salah satu tokoh Demokrat yang dipandang berpotensi maju dalam pemilihan presiden 2028.

Hubungan keduanya memang telah lama diwarnai ketegangan. Tahun lalu, ketika pemerintahan Trump berupaya mengirim ratusan personel militer ke Illinois menyusul ketegangan terkait operasi imigrasi, Pritzker memilih membawa persoalan tersebut ke pengadilan federal.

Gubernur Illinois saat itu menilai langkah tersebut sebagai bentuk campur tangan yang melampaui batas kewenangan pemerintah pusat.

Di sinilah cerita berubah. Gugatan Illinois tidak hanya mempersoalkan kehadiran personel militer. Negara bagian itu juga memperingatkan bahaya yang lebih mendasar, yakni kemungkinan meluasnya penggunaan militer dalam urusan domestik Amerika Serikat.

Menurut gugatan tersebut, warga Amerika tidak seharusnya hidup di bawah ancaman pendudukan militer hanya karena pemimpin daerah mereka berbeda pandangan dengan presiden yang sedang berkuasa.

Argumen itu menyentuh salah satu prinsip paling sensitif dalam demokrasi Amerika: sejauh mana seorang presiden boleh menggunakan kekuatan federal di dalam negeri?

Gedung Putih memiliki jawaban yang berbeda. Juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson menegaskan bahwa Trump menggunakan kewenangannya secara sah untuk melindungi petugas dan aset federal.

Pemerintah berpendapat bahwa negara tidak boleh membiarkan kekerasan dan pelanggaran hukum berlangsung tanpa respons yang tegas.

Namun efektivitas pendekatan tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Sebuah studi yang diterbitkan Niskanen Center bulan lalu menemukan bahwa kehadiran pasukan federal yang terlihat di Washington hanya memberikan pengaruh terbatas terhadap tingkat kejahatan.

Temuan itu memunculkan pertanyaan baru mengenai apakah pengerahan aparat tambahan benar-benar mampu menyelesaikan akar persoalan.

Sementara itu, Wali Kota Chicago Brandon Johnson memilih menyoroti dampak kemanusiaan dari tragedi tersebut. Ia menggambarkan malam perayaan Juneteenth yang seharusnya menjadi momen refleksi dan kebersamaan justru dihancurkan oleh tindakan kekerasan yang merenggut banyak korban.

Namun perdebatan kini telah bergerak jauh melampaui Chicago. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya bagaimana menghentikan penembakan di jalan-jalan kota, melainkan juga bagaimana Amerika mendefinisikan batas antara keamanan dan kebebasan, antara kewenangan federal dan hak negara bagian.

Dan ketika peluru masih terus ditembakkan di jalanan Chicago, pertanyaan itu tampaknya akan semakin sulit dihindari.

JB Pritzker, Gubernur yang Berani Menantang Trump

Di balik perdebatan mengenai penembakan di Chicago, tersimpan pertarungan politik yang telah berlangsung jauh sebelum peluru-peluru itu kembali memecah malam kota terbesar di Illinois tersebut.

Sosok di pusat pertarungan itu adalah Gubernur Illinois JB Pritzker. Bagi banyak warga Amerika, Pritzker bukan sekadar gubernur negara bagian.

Ia merupakan salah satu figur paling menonjol di Partai Demokrat dan kerap disebut sebagai calon potensial dalam pemilihan presiden 2028.

Karena itu, setiap benturan antara dirinya dan Donald Trump selalu menarik perhatian nasional. Hubungan keduanya memang tidak pernah hangat.

Selama beberapa tahun terakhir, Pritzker berulang kali menentang berbagai kebijakan Trump, mulai dari isu imigrasi, kewenangan federal, hingga penggunaan aparat keamanan dalam menangani persoalan domestik.

Namun konflik terbesar muncul ketika pemerintahan Trump berupaya memperluas peran kekuatan federal di Illinois.

Saat itu, Pritzker menolak keras gagasan pengerahan personel militer federal ke wilayahnya. Menurutnya, keamanan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk memperluas kekuasaan pemerintah pusat secara berlebihan.

Di sinilah pertarungan berubah dari politik menjadi persoalan hukum. Illinois kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan federal. Dalam dokumen tersebut, negara bagian itu memperingatkan bahwa warga Amerika tidak seharusnya hidup di bawah ancaman pengerahan militer hanya karena pemimpin daerah mereka berbeda pandangan dengan presiden.

Pritzker menilai langkah tersebut bukan sekadar persoalan keamanan.

Baginya, yang dipertaruhkan adalah prinsip dasar federalisme Amerika, yakni keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian yang selama lebih dari dua abad menjadi fondasi sistem politik AS.

Karena itu, ketika Trump kembali menawarkan bantuan federal untuk Chicago setelah gelombang penembakan terbaru, banyak pengamat melihat perdebatan tersebut sebagai babak baru dari persaingan yang lebih besar.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana menghentikan kejahatan di jalanan Chicago.

Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pemerintah federal boleh mengambil peran yang semakin luas dalam urusan keamanan lokal ketika para pemimpin negara bagian memilih jalur yang berbeda.

Bagi Trump, jawabannya adalah ya.

Bagi Pritzker, jawabannya belum tentu.

Dan ketika keduanya terus berhadapan di tengah meningkatnya suhu politik Amerika menjelang pemilu berikutnya, Chicago tampaknya bukan lagi sekadar medan pertarungan melawan kejahatan, melainkan juga panggung pertarungan dua visi berbeda tentang bagaimana Amerika seharusnya dijalankan.

Subscribe to receive free email updates: